MASA DEPAN KARIR DI TENGAH BAYANG-BAYANG KORUPSI DAN GELOMBANG PHK
4 months ago
Dilihat 1930 kali
@mynameiskhus
Korupsi bukan lagi sekadar permasalahan hukum, tetapi telah menjadi penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi terus mencuat, melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, BUMN hingga sektor swasta. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Lebih buruk lagi, korupsi berkontribusi terhadap memburuknya kondisi ekonomi yang memicu banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan ketidakpastian bagi masa depan generasi muda dalam dunia kerja.
Beberapa minggu ini kita disuguhkan banyak berita tentang terkuaknya Korupsi, PHK masal serta banyak demonstrasi dari kalangan mahasiswa dengan tagar #IndonesiaGelap ketidakpastian kondisi bangsa saat ini. Korupsi bukan lagi sekadar permasalahan hukum, tetapi telah menjadi penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi terus mencuat, melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, BUMN hingga sektor swasta. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Lebih buruk lagi, korupsi berkontribusi terhadap memburuknya kondisi ekonomi yang memicu banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan ketidakpastian bagi masa depan generasi muda dalam dunia kerja.
Terbaru tentang Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi tutup mulai Sabtu kemarin teparnya 1 Maret 2025 dan informasinya ada Lebih dari 10 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga beberapa perusahaan lainnya. Gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor industri tentunya semakin memperparah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak faktor yang memungkinan ini terjadi, bisa karena perlambatan ekonomi global, disrupsi digital, dan kebijakan yang kurang berpihak pada pekerja atau perusahaan sehingga perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan merumahkan karyawannya alias PHK.
Korupsi yang sekarang banyak terkuat jelas salah satu penyebab utama sulitnya dunia usaha berkembang yang tentunya akan berimbas kepada banyak hal salah satunya adalah PHK. Penyalahgunaan anggaran, kebijakan yang dipermainkan demi kepentingan segelintir elite, serta birokrasi yang berbelit akibat praktik suap semakin menyulitkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini tentu menghadirkan kecemasan besar jika kita mau berkaca mata terkait masa depan Karir. Banyak lulusan baru yang harus bersaing di tengah ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Sampai ada tagar #KaburAjaDulu yang sudah saya tulis juga di minggu lalu, bahkan mereka yang sudah bekerja pun merasa tidak aman karena ancaman PHK selalu membayangi. Sementara itu, mereka yang berusaha membangun usaha sendiri pun dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari sulitnya mendapatkan akses pendanaan hingga menghadapi regulasi yang kerap diwarnai oleh praktik korupsi.
Tentunya buat para pencari kerja atau yang sudah bekerja semua ini juga harus disikapi dengan elegan, tetap optimis dan adaptif terhadap perubahan. Keterampilan baru harus terus diasah agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berubah dan berkembang. Jangan bosen jadi wong APIK terus asah kemampuan A yaitu adaptif, P proaktif dan produktif, I terus kembangkan Inovasi dan K kembangkan terus kemampuan kreatif sebagai upaya creative thinking dan critical thinking. Mempunyai komitmen kejujuran, menolak praktik korupsi dan membangun budaya kerja yang beretika. Perubahan dapat dimulai dari level individu yang pada akhirnya hingga ke tingkat yang lebih luas.
Sebagai pengelola negara yang mendapatkan amanah dari rakyat dalam hal ini pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi dan menciptakan kebijakan yang pro-rakyat tidak hanya slogan apalagi pencitraan belaka. Penegakan hukum yang lebih kuat, transparansi penggunaan anggaran, serta reformasi birokrasi yang efisien harus menjadi prioritas utama. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja harus dikedepankan agar efek domino dari korupsi dan PHK dapat diminimalisir @mynameiskhusinfo
*Artikel ini telah terbit dikoran Tribun jogja 3/3/2025
